photo BannerA1900x150_zps165b0340.jpg

Surat Izin Usaha Perantara Perdagangan Properti

agen properti 183x200 Surat Izin Usaha Perantara Perdagangan Properti
Properti adalah harta berupa tanah dan/atau bangunan serta sarana dan prasarana lain yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari tanah dan/atau bangunan tersebut. Dan perusahaan perantara perdagangan properti adalah badan usaha yang menjalankan kegiatan sebagai perantara jual beli, perantara sewa-menyewa, penelitian dan pengkajian, pemasaran, serta konsultasi dan penyebaran informasi yang berkaitan dengan properti berdasarkan perintah pemberi tugas yang diatur dalam perjanjian tertulis. 
Sertifikat adalah dokumen sebagai tanda bukti pengakuan tertulis atau hasil sertifikasi terhadap klasifikasi dan kualifikasi terhadap perusahaan atau tenaga ahli perantara perdagangan properti diterbitkan oleh lembaga sertifikasi, yaitu lembaga yang menerbitkan sertifikat pengakuan atas klasifikasi dan kualifikasi perusahaan atau keahlian dari tenaga ahli sesuai dengan bidangnya berdasarkan kewenangan atau pengakuan dari lembaga akreditasi.
Mengenai surat izin usaha ini, pemerintah mengatur dalam Surat Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 33/M-DAG/PER/8/2008 tentang Perusahaan Perantara Perdagangan Properti.
Surat Permohonan Surat Izin Usaha Perantara Perdagangan Properti (SPSIU-P4) adalah formulir permohonan izin yang memuat data-data untuk memperoleh Surat Izin Usaha Perantara Perdagangan Properti. SIU-P4 adalah surat izin untuk melaksanakan kegiatan perantara perdagangan properti.
Kewajiban perusahaan perantara perdagangan properti
  1. Perusahaan wajib memiliki tenaga ahli paling sedikit 2 (dua) orang.
  2. Kantor cabang perusahaan wajib memiliki tenaga ahli paling sedikit 1 (satu) orang.
  3. Perusahaan yang bekerjasama melalui sistem waralaba wajib memiliki tenaga ahli dengan ketentuan sebagai berikut:
    • paling sedikit 2 (dua) orang untuk perusahaan yang merupakan penerima waralaba; atau
    • paling sedikit 1 (satu) orang untuk perusahaan yang merupakan penerima waralaba lanjutan.
Perusahaan dilarang untuk:
  1. memberikan data atau informasi secara tidak benar, atau tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;
  2. menawarkan, mempromosikan, mengiklankan, memberikan janji atau jaminan yang belum pasti, atau membuat pernyataan yang menyesatkan;
  3. melakukan praktek monopoli atau persaingan usaha yang tidak jujur; dan/atau
  4. meminta imbal jasa dari pemberi tugas selain komisi sebagaimana tertulis dalam perjanjian.
Tata Cara Dan Persyaratan Penerbitan SIU-P4
  1. Permohonan untuk memperoleh SIU-P4 dan pendaftaran ulang SIU-P4 diajukan kepada Direktur Binus dan PP dengan mengisi SPSIU-P4.
  2. Permohonan harus ditandatangani oleh pemilik, pengurus, atau penanggungjawab. perusahaan di atas meterai cukup.
  3. Pengurusan permohonan SIU-P4 dan pendaftaran ulang SIU-P4 dapat dilakukan oleh pihak ketiga dengan menunjukkan surat kuasa bermeterai cukup yang ditandatangani oleh pemilik, pengurus, atau penanggungjawab perusahaan.
  4. Pengurusan permohonan SIU-P4 dan pendaftaran ulang SIU-P4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan biaya administrasi.
I. Permohonan untuk memperoleh SIU-P4 adalah sebagai berikut:
  • fotokopi akta notaris pendirian perusahaan untuk perusahaan berbentuk PT dan CV;
  • fotokopi akta pendirian koperasi dan pengesahan badan hukum dari pejabat yang berwenang untuk perusahaan berbentuk koperasi;
  • fotokopi akta pendirian perusahaan untuk perusahaan berbentuk firma dan perorangan (apabila ada);
  • fotokopi surat pengesahan badan hukum dari Departemen Hukum dan HAM untuk perusahaan berbentuk PT;
  • daftar tenaga ahli, paling sedikit 2 (dua) orang yang dilengkapi dengan:
  1. surat pernyataan sebagai tenaga ahli di bidang perantara perdagangan properti dan tidak bekerja di perusahaan lain yang sejenis, di atas kertas bermeterai cukup
  2. fotokopi sertifikat profesi;
  3. curriculum vitae atau daftar riwayat hidup; dan
  4. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP).
  • fotokopi KTP dan pas foto pemilik, pengurus, atau penanggung jawab perusahaan sebanyak 2 (dua) lembar ukuran 4 x 6 cm.
II. Dalam hal penyampaian fotokopi dokumen, pemohon harus menunjukan dokumen asli untuk pemeriksaan keabsahan yang akan dikembalikan kepada pemohon setelah dilakukannya pemeriksaan. 

III. Paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan SIU-P4 yang diterima:
  1. dinyatakan telah benar dan lengkap, Direktur Binus dan PP menerbitkan SIU-P4; atau
  2. dinyatakan tidak benar dan/atau tidak lengkap, Direktur Binus dan PP membuat surat penolakan disertai alasan penolakan.
IV.  Perusahaan yang ditolak permohonannya dapat mengajukan kembali permohonan SIU-P4 dengan mengisi SPSIU-P4.

Sumber: BisnisUKM.com


1 Komentar:

Bunga Majapahit said...

Lawatan persahabatan, baneer anda sudah terpasang di tempat saya, silahkan di check .........

Post a Comment

Hosting Gratis

 
Design by: Ozan Ghani
Sponsored by: Ozan Reload | Agen Tahu Bulat